Dua Masalah Besar Bahlil Lahadalia di Penghujung 2024

Dua Masalah Besar Bahlil Lahadalia di Penghujung 2024

Politik

Easylifehub.id – Bahlil Lahadalia, yang saat ini menjabat sebagai Menteri ESDM, tengah dihadapkan pada dua masalah berturut-turut. Pertama, gelar Doktor yang diraihnya dari Universitas Indonesia (UI) ditangguhkan. Kedua, kepengurusan Partai Golkar yang dipimpinnya dibatalkan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta.

Pada Rabu (13/11/2024), PTUN Jakarta mengeluarkan putusan yang membatalkan pengesahan Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Partai Golkar. Menurut putusan tersebut, Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI No.M.HH-3.AH.03 Tahun 2024 terkait pengesahan AD/ART baru dinyatakan tidak berlaku.

Munas XI yang menjadi dasar perubahan AD/ART ini dilakukan pada 20-21 Agustus 2024 dan menetapkan Bahlil Lahadalia sebagai Ketua Umum Partai Golkar. Namun, gugatan yang diajukan oleh kader Partai Golkar, M. Ilhamsyah Ainun Mattimu, menyebut bahwa Munas tersebut tidak sesuai dengan aturan AD/ART sebelumnya, yang mensyaratkan Munas dilaksanakan pada Desember 2024 setiap lima tahun sekali.

Muhamad Kadafi, pengacara dari pihak penggugat, menegaskan bahwa pelanggaran AD/ART menjadi dasar pembatalan tersebut. Dengan keputusan PTUN, seluruh jajaran kepengurusan di bawah Bahlil dianggap tidak sah.

Baca juga berita lainnya di Cynical-c.com

Gelar Doktor Bahlil Lahadalia dari UI Ditangguhkan

Dua Masalah Besar Bahlil Lahadalia di Penghujung 2024

Tidak hanya persoalan politik, Bahlil juga menghadapi masalah terkait gelar akademiknya. Beberapa waktu lalu, gelar Doktor yang diraihnya dari Universitas Indonesia (UI) menjadi sorotan publik. Pada akhirnya, UI memutuskan untuk menangguhkan gelar tersebut.

Keputusan penangguhan ini diumumkan oleh Ketua Majelis Wali Amanat (MWA) UI, KH Yahya Cholil Staquf, setelah dilakukan Rapat Koordinasi empat organ UI. UI menyatakan bahwa penangguhan ini berdasarkan Peraturan Rektor Nomor 26 Tahun 2022 dan akan mengikuti keputusan sidang etik selanjutnya.

UI berkomitmen untuk menjaga integritas akademik dengan melakukan audit terhadap Program Doktor (S3) di Sekolah Kajian Stratejik dan Global (SKSG). Tim Investigasi dari Senat Akademik dan Dewan Guru Besar telah melakukan audit komprehensif terhadap seluruh proses penerimaan, pembimbingan, hingga kelulusan di SKSG.

BACA JUGA:  Capres Ganjar Pranowo Dilaporkan Ke KPK Oleh IPW

Sebagai langkah pencegahan, UI juga menerapkan moratorium sementara terhadap penerimaan mahasiswa baru di Program Doktor SKSG hingga proses audit selesai. Langkah ini dilakukan demi meningkatkan transparansi dan tata kelola yang lebih baik di lingkungan kampus.

Ribuan Alumni Tolak Komersialisasi Gelar Doktor Bahlil Lahadalia

Dua Masalah Besar Bahlil Lahadalia di Penghujung 2024

Kasus gelar Doktor Bahlil tidak berhenti di situ. Ribuan alumni UI turut menolak apa yang mereka anggap sebagai komersialisasi gelar. Hingga 19 Oktober 2024, sebanyak 5.127 alumni telah menandatangani petisi “Tolak Komersialisasi Gelar Doktor, Pertahankan Integritas Akademik.”

Petisi tersebut menuntut pembentukan tim independen untuk menyelidiki pemberian gelar, mencabut gelar jika terbukti ada pelanggaran, serta memperketat pengawasan terhadap proses studi doktoral di UI.

Bahlil Lahadalia menegaskan bahwa gelar Doktor yang diraihnya diperoleh melalui proses yang sesuai aturan, termasuk kuliah, seminar, dan sidang terbuka promosi doktor. Ia juga menambahkan bahwa program S3 yang diikutinya merupakan program berbasis riset yang memerlukan minimal empat semester.

Profil Singkat Bahlil Lahadalia

Bahlil Lahadalia lahir di Banda, Maluku Utara pada 7 Agustus 1976. Ia berasal dari keluarga sederhana, di mana ayahnya bekerja sebagai kuli bangunan dan ibunya sebagai buruh cuci. Meski demikian, Bahlil berhasil meniti karirnya hingga menjadi seorang pengusaha sukses dan kemudian terjun ke dunia politik.

Sebelum menjadi Menteri ESDM, ia menjabat sebagai Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal. Sebelumnya, ia juga pernah memimpin Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) periode 2015-2019.

Dua masalah besar yang dihadapi Bahlil Lahadalia saat ini menunjukkan betapa kompleksnya tantangan yang harus dihadapinya baik di ranah politik maupun akademik. Dengan putusan PTUN yang membatalkan kepengurusan Golkar dan kontroversi gelar Doktor dari UI, masa depan politik Bahlil dipertaruhkan.

Bagikan

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *