easylifehub.id – Mayor Jenderal TNI Rafael Granada Baay, Komandan Pasukan Pengamanan Presiden (Danpaspampres), mengungkapkan bahwa saat ini sedang dilakukan penyelidikan terhadap kasus kekerasan yang menimpa Imam Masykur, seorang warga Kabupaten Bireuen, Aceh, yang menyebabkan kematian korban. Dugaan kekerasan ini diduga dilakukan oleh Praka RM, seorang anggota Paspampres. Proses penyelidikan saat ini sedang ditangani oleh Polisi Militer Kodam Jayakarta (Pomdam Jaya) sebagai pihak berwenang.
“Saat ini, Pomdam Jaya sedang melakukan penyelidikan terhadap dugaan keterlibatan anggota Paspampres dalam tindak pidana kekerasan,” kata Rafael dalam keterangan tertulis pada Minggu (27/8/2023). Terduga pelaku saat ini telah ditahan di Pomdam Jaya untuk dimintai keterangan dan kepentingan penyelidikan lebih lanjut.
Rafael, yang sebelumnya menjabat sebagai Danrem Solo, memastikan bahwa jika Praka RM terbukti bersalah, pihaknya akan memberikan sanksi tegas. “Apabila terbukti bahwa anggota Paspampres terlibat dalam tindakan pidana seperti yang dituduhkan, pasti akan diproses secara hukum sesuai dengan ketentuan yang berlaku,” tegasnya.
Tindakan kekerasan yang diduga melibatkan anggota Paspampres ini mendapat tanggapan dari Anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi PKS, Nasir Djamil. Dia meminta Panglima TNI Laksamana Yudo Margono untuk mengambil tindakan tegas dan turun langsung mengawasi penyelidikan terhadap anggota Paspampres tersebut. “Kita berharap agar Panglima TNI dapat mengungkap kasus ini dengan jelas, sehingga masyarakat di Aceh khususnya dan Jakarta dapat merasa puas dengan penegakan hukum yang dilakukan oleh TNI,” ujar Nasir.
Nasir juga meminta Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) untuk berperan sesuai dengan kewenangannya dalam mengungkap kebenaran atas apa yang terjadi pada korban. “Kami akan mengawal dan menyelidiki kasus ini hingga tuntas,” tambahnya.
Kasus kekerasan yang melibatkan anggota Paspampres ini menimbulkan keprihatinan di kalangan masyarakat. Sebagai pasukan pengamanan presiden, Paspampres memiliki tugas yang sangat penting dalam menjaga keamanan dan keselamatan presiden serta keluarganya. Oleh karena itu, tindakan kekerasan yang dilakukan oleh salah seorang anggotanya sangatlah disayangkan dan harus ditindaklanjuti dengan serius.
Tanggapan Panglima TNI dengar Paspampres Aniaya Warga
Panglima TNI Laksamana Yudo Margono telah menanggapi permintaan tersebut dengan serius. Beliau telah memerintahkan tim investigasi internal TNI untuk menyelidiki kasus ini secara menyeluruh. Selain itu, beliau juga memastikan bahwa TNI akan bekerja sama dengan pihak kepolisian dan pihak berwenang lainnya dalam mengusut kasus ini.
Kepolisian Militer Kodam Jayakarta (Pomdam Jaya) sebagai pihak berwenang yang menangani kasus ini juga telah memberikan komitmen untuk melakukan penyelidikan yang objektif dan profesional. Mereka akan memeriksa semua saksi dan bukti yang ada guna mengungkap kebenaran atas kasus ini.
Kasus kekerasan yang melibatkan anggota Paspampres ini juga menyoroti pentingnya peran Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) dalam proses pengungkapan kebenaran. LPSK memiliki tugas dan tanggung jawab untuk melindungi saksi dan korban agar mereka dapat memberikan keterangan dengan aman dan tanpa tekanan. Dalam kasus ini, LPSK diharapkan dapat memberikan perlindungan yang memadai kepada saksi dan keluarga korban.
Selain itu, kasus ini juga menunjukkan perlunya penegakan hukum yang tegas dan adil. Jika terbukti bahwa anggota Paspampres terlibat dalam tindakan kekerasan, maka mereka harus dihadapkan pada proses hukum yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Tidak ada alasan atau kekecualian bagi siapapun, termasuk anggota pasukan pengamanan presiden, untuk melakukan kekerasan atau melanggar hukum.
Kasus ini juga menjadi peringatan bagi Paspampres dan institusi lainnya untuk meningkatkan pengawasan dan penilaian terhadap anggota mereka. Proses seleksi dan pelatihan yang ketat harus dijalankan untuk memastikan bahwa hanya orang-orang yang berkualitas dan memiliki integritas yang tinggi yang menjadi bagian dari pasukan pengamanan presiden.
Dalam menghadapi situasi seperti ini, transparansi dan akuntabilitas juga sangat penting. Masyarakat berhak mengetahui perkembangan kasus ini dan mendapatkan informasi yang jelas dan terpercaya. Oleh karena itu, pihak berwenang, termasuk TNI dan kepolisian, harus memberikan informasi yang memadai dan terbuka kepada publik.
Kasus kekerasan yang melibatkan anggota Paspampres ini harus menjadi momentum bagi kita semua untuk melakukan introspeksi dan perbaikan. Kita harus memastikan bahwa tindakan kekerasan semacam ini tidak terulang di masa depan. Semua pihak, baik individu maupun institusi, harus bertanggung jawab dan berkomitmen untuk menjaga keamanan dan keselamatan masyarakat.
