easylifehub.id – Kelemahan Mahfud MD jadi Cawapres Menurut Ahli Politik. Koalisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) telah mengumumkan calon wakil presiden (cawapres) mereka untuk Pemilihan Presiden tahun 2024. Dalam pengumuman tersebut, Mahfud MD dipilih untuk mendampingi Ganjar Pranowo dalam perlombaan pemerintahan tertinggi di Indonesia.
Keputusan ini bukan tanpa alasan, karena menurut pengamat politik dari Universitas Al Azhar Indonesia, Andriadi Achmad, PDIP memilih Mahfud MD untuk mengisi kekosongan elektoral dan memperoleh dukungan suara dari masyarakat Nahdliyin dan Jawa Timur.
Namun, meskipun Mahfud dipandang sebagai kandidat yang memiliki potensi untuk mendapatkan dukungan elektoral, Andriadi menilai bahwa kelemahan utamanya adalah kurangnya basis masa partai. Hal ini disampaikan oleh Andriadi Achmad dalam keterangannya kepada Republika pada Rabu, 18 Oktober 2023.
Menurut Andriadi, meskipun Mahfud dapat menutupi kekurangan elektoral yang dimiliki oleh Ganjar, namun kelemahannya yang tidak memiliki basis massa partai dapat menjadi halangan dalam memenangkan pemilihan presiden.
Pengumuman ini juga memiliki makna politik yang signifikan, terutama dalam upaya untuk memperoleh dukungan suara dari Nahdliyin dan Jawa Timur. Menurut Andriadi, keputusan PDIP untuk mencalonkan Mahfud dapat membaca situasi politik yang ada. Selain itu juga berfungsi sebagai strategi untuk mengimbangi pasangan Anies Baswedan dan Muhammad Muhaimin.
Keduanya saat ini tengah mengamankan dukungan suara dari Nahdliyin dan Jawa Timur. Namun, Andriadi menekankan bahwa perbedaan utama dalam kondisi ini adalah bahwa Muhaimin sebagai Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) memiliki basis partai yang kuat.
Kelemahan Mahfud MD
Dalam analisanya, Andriadi menyebutkan bahwa penguatan dari calon wakil presiden dengan latar belakang Nahdliyin dan Jawa Timur terjadi setelah Anies Baswedan berpasangan dengan Muhaimin. Dia memiliki latar belakang sebagai anggota PKB yang kini menjadi partai politik terkuat di Jawa Timur serta kader Nahdlatul Ulama (NU).
Andriadi menyoroti bahwa keputusan PDIP untuk mencalonkan Mahfud MD. Bisa diartikan sebagai upaya untuk merebut dukungan dari Nahdliyin dan Jawa Timur yang saat ini dilakukan oleh pasangan Anies-Muhaimin.
Meskipun demikian, keputusan ini juga berdampak pada konstelasi politik yang ada. Terutama bagi calon presiden Prabowo Subianto yang hingga saat ini belum memutuskan siapa yang menjadi cawapresnya. Menurut Andriadi, Prabowo masih dalam pertimbangan antara Gibran, putra dari Presiden Jokowi, dan Khofifah, Gubernur Jawa Timur dan kader NU.
Menurut analisa Andriadi, kekuatan Gibran terletak pada kemampuannya mengakomodir pendukung Jokowi dan suara di Jawa Tengah. Namun, jika Prabowo memilih Khofifah, maka akan terjadi persaingan dukungan suara yang sama antara ketiga calon wakil presiden di wilayah Jawa Timur dan Nahdliyin.
Dalam rangka mencapai keberhasilan dalam Pemilihan Presiden 2024, setiap keputusan yang diambil oleh partai politik dan calon kandidatnya memiliki konsekuensi. Selain konsekuensi, perhitungan politik yang kompleks juga diperlukan.
Persaingan Politik
Memilih calon wakil presiden dengan latar belakang Nahdliyin dan Jawa Timur seperti Mahfud MD dapat dianggap sebagai strategi yang cerdik untuk memenangkan dukungan suara dari kelompok ini. Namun, penting juga untuk mempertimbangkan berbagai faktor lainnya. Seperti kelemahan dan potensi elektoral dari masing-masing calon, peran partai politik dalam mendukung mereka, serta dinamika politik di wilayah tertentu.
Dalam persaingan politik yang ketat dan dinamis. Tidak ada jaminan bahwa pengumuman calon wakil presiden yang memiliki kelemahan elektoral akan berhasil membawa kemenangan bagi parpol yang mencalonkannya. Oleh karena itu, dalam menghadapi Pemilihan Presiden 2024, partai politik dan calon kandidatnya harus mempertimbangkan secara matang. Dan melihat berbagai aspek politik, sosial, dan ekonomi yang ada.
Hanya dengan strategi yang efektif dan berani, serta dukungan yang luas dari rakyat. Hal ini dapat memastikan sukses dalam perjalanan menuju pemerintahan yang lebih baik dan lebih representatif di masa depan.
