Easylidehub.id – Ratusan warga dari Distrik Kwamki Narama, Mimika, Papua Tengah, memadati GOR Futsal di Jalan Poros SP5 mendesak KPU Mimika jaga keaslian suara pada Sabtu (7/12/2024). Lokasi ini menjadi tempat berlangsungnya Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Mimika. Kedatangan mereka bertujuan untuk menyampaikan aspirasi terkait hasil pemilu di distrik mereka.
Kepala Suku Damal Jalur 2 Kwamki Narama, Daud Tinal, mengungkapkan bahwa aspirasi tersebut telah disepakati bersama oleh masyarakat. Aspirasi ini disampaikan untuk mendukung salah satu pasangan calon (paslon) dalam Pilkada.
“Kami menyampaikan aspirasi bahwa Kwamki Narama telah memberikan 11 ribu suara untuk paslon nomor 2, Maximus Tipagau dan Peggi Patrisia Pattipi,” ujar Daud kepada para wartawan.
Selain menyampaikan dukungan, warga Kwamki Narama juga menegaskan komitmen mereka untuk menjaga keaslian suara yang telah diberikan kepada paslon nomor urut 02. Mereka menolak adanya potensi pengalihan suara ke paslon lain.
“Kami akan menjaga suara yang diberikan kepada Maximus-Peggi agar tetap sesuai dengan data yang disampaikan ke KPU. Kami juga mendesak pleno Distrik Kwamki Narama segera dilaksanakan tanpa penundaan,” tegas Daud.
Tuntutan ke KPU Mimika
Ia juga memberikan peringatan keras kepada Panitia Pemilihan Distrik (PPD) agar bertindak sesuai prosedur. Jika hasil suara yang diumumkan tidak sesuai dengan aspirasi masyarakat, mereka akan menganggap hal tersebut sebagai indikasi adanya manipulasi di tingkat PPD.
“Jika suara Kwamki Narama tidak sesuai dengan yang kami sampaikan, berarti ada permainan di PPD, dan kami tidak akan menerima hal itu,” tambahnya.
Menanggapi aspirasi warga, Ketua KPU Kabupaten Mimika, Dete Abugau, berkomitmen untuk menjaga integritas proses pemilu. Ia memastikan bahwa semua tahapan rekapitulasi dilakukan secara transparan dan sesuai aturan.
“Kami akan meminta PPD untuk memastikan bahwa rekapitulasi dilakukan sesuai dengan C Plano,” ujar Dete di hadapan warga dan tokoh masyarakat Kwamki Narama.
Desakan ini menjadi bentuk pengawalan dari masyarakat untuk memastikan keadilan dan transparansi dalam proses demokrasi, terutama terkait hasil suara yang mewakili pilihan mereka.
